Perdebatan Asal Kata Nama-nama Desa di Hasakah Suriah

Sebuah cuitan dari pengguna Kuwait di platform X (sebelumnya Twitter) menjadi viral dan memicu perdebatan sengit di kalangan netizen terkait sejarah wilayah Al-Hasakah di Suriah. Cuitan itu menyoroti nama-nama tempat di provinsi tersebut yang terdengar Arab, menimbulkan spekulasi tentang hubungan historis yang mendalam.

Pengguna X dengan handle @Kuwaity__7r, yang dikenal sebagai "كويـتي حُـ ـر 🇰🇼" atau “Kuwaiti Merdeka,” adalah warga Kuwait yang kerap membagikan pandangan mengenai isu-isu regional. Dalam bio-nya ia menegaskan bahwa tidak semua orang harus setuju dengan pendapatnya, menunjukkan sikap terbuka namun tegas.

Dalam cuitannya pada 21 Januari 2026, ia menulis: “شد إنتباهي أسماء محافظة #الحسكة السورية ، - القحطانية - العامرية - اليعربية - المالكية - تل براك - جبل عبدالعزيز اعتقد هناك احداث تاريخية قديمة مرتبطة بهذه الاسماء”, yang dapat diterjemahkan: “Yang menarik perhatian saya adalah nama-nama di provinsi Al-Hasakah Suriah — Al-Qahtaniyah, Al-Amiriyah, Al-Ya’rubiyah, Al-Malikiayah, Tal Brak, Jabal Abdulaziz. Saya menduga ada peristiwa sejarah kuno yang terkait dengan nama-nama ini.”

Nama-nama yang disebutkan termasuk Al-Qahtaniyah, Al-Amiriyah, Al-Ya’rubiyah, Al-Malikiayah, Tal Brak, dan Jabal Abdulaziz. Menurut pengguna itu, nama-nama tersebut tampak memiliki akar Arab yang kuat.

Al-Hasakah Governorate terletak di timur laut Suriah, berbatasan dengan Turki dan Irak. Wilayah ini dikenal sebagai Al-Jazira, yang berarti “pulau,” karena dikelilingi oleh sungai Eufrat dan Tigris. Secara historis, Al-Hasakah adalah bagian dari Mesopotamia Atas, dengan sejarah ribuan tahun, termasuk sebagai pusat peradaban Asyur dan Aram.

Populasi wilayah ini sangat beragam, dengan mayoritas Kurd, disusul Arab, Asyur, Armenia, dan kelompok minoritas lainnya. Sebelum perang sipil Suriah, Al-Hasakah menghasilkan setengah produksi minyak Suriah dan menjadi lumbung padi negara.

Saat ini, sebagian besar wilayah dikuasai oleh Administrasi Otonom Demokratik Suriah Utara dan Timur (AANES), yang mendeklarasikan otonomi pada 2014 dalam konteks konflik Rojava.

Nama-nama tempat di Al-Hasakah mencerminkan lapisan sejarah yang kompleks. Tal Brak, misalnya, adalah situs arkeologi kuno yang diidentifikasi sebagai Nagar, dihuni sejak 3200 SM. Sementara Jabal Abdulaziz kemungkinan dinamai dari figur Arab historis, meski asal-usul pastinya masih diperdebatkan.

Beberapa nama seperti Al-Qahtaniyah dan Al-Ya’rubiyah tampaknya merujuk pada suku Arab kuno, yaitu Qahtan dan Ya’rub, yang memiliki posisi penting dalam mitologi Arab.

Namun, perspektif Kurd menyatakan banyak nama ini merupakan hasil kebijakan Arabisasi pada era Partai Ba’ath. Pada 1970-an, pemerintah Suriah menerapkan “Sabuk Arab” untuk mengubah demografi wilayah Kurd, termasuk penyitaan tanah dan pemindahan penduduk Arab dari daerah bendungan Tabqa ke Al-Hasakah.

Contohnya, Al-Qahtaniyah dikenal sebagai Tirbespiyê dalam bahasa Kurd, Al-Ya’rubiyah sebagai Til Koçer, dan Al-Malikiayah sebagai Dêrik, yang berarti “gereja” atau “biara.” Kebijakan ini mengubah nama-nama lokal menjadi Arab.

Debat ini mencerminkan ketegangan etnis di Suriah, di mana komunitas Kurd menuntut pengakuan identitas mereka, sementara sebagian Arab menekankan keberadaan historis mereka di wilayah tersebut.

Cuitan tersebut telah mendapatkan ribuan like, repost, dan balasan, menunjukkan sensitivitas isu ini di tengah konflik Suriah yang masih berlangsung.

Beberapa komentar menyoroti sejarah panjang Al-Hasakah. Salah satu pengguna, @OB_NewEra, menyebut Suriah pernah menyambut pengungsi Kurd dari Turki dan Persia pada 1925, namun kini ada upaya pemisahan etnis.

Pengguna lain, @Abedalrhman2024, membagikan peta Ottoman dari tahun 1800 yang menunjukkan nama-nama serupa, sebagai bantahan terhadap teori Arabisasi.

Seorang pengguna bernama @avesta_roj1 mencantumkan nama-nama Kurd untuk tempat-tempat itu dan mengkritik kebijakan Ba’ath yang dianggap menghapus jejak Kurdi.

Sementara itu, @alkurdy333 menuding bahwa nama-nama tersebut di-Arabisasi-kan untuk menghapus keberadaan Kurdi, yang memicu perdebatan sengit dengan poster asli cuitan.

Debat ini menyoroti bagaimana sejarah digunakan sebagai alat politik di Suriah, di mana identitas etnis sering menjadi sumber konflik dan ketegangan.

Akhirnya, cuitan ini mengingatkan publik pada kompleksitas sejarah Timur Tengah, di mana lapisan peradaban saling tumpang tindih, dan interpretasi bisa berbeda tergantung perspektif yang digunakan.

Perdebatan tentang identitas Arab dan Kurdi di wilayah Al-Hasakah, Suriah, sebenarnya wajar jika dilihat dari perspektif sejarah panjang kawasan tersebut. Al-Hasakah, bagian dari Jazirah, selalu menjadi persimpangan peradaban, etnis, dan kekuasaan. Di masa lalu, orang-orang Arab dan Kurdi hidup berdampingan dalam satu kesatuan sosial-politik. Misalnya, selama era Dinasti Abbasiyah (abad ke-8 hingga ke-13 Masehi), wilayah Jazirah menjadi bagian penting dari kekhalifahan. Di sana, Arab dan Kurdi tinggal berdampingan, saling berinteraksi, dan ikut membentuk pusat ekonomi dan militer. Nama-nama Arab di tempat-tempat tertentu mungkin tercatat karena administrasi Abbasiyah menggunakan bahasa Arab sebagai lingua franca pemerintahan dan agama, bukan karena penghapusan identitas lokal.

Selanjutnya, di era Dinasti Ayubiyah (abad ke-12 hingga ke-13 Masehi), Sultan yang berkuasa, seperti Salahuddin al-Ayyubi, sendiri adalah seorang Kurdi. Ia memimpin wilayah yang luas termasuk Mesopotamia, Suriah, dan Mesir, yang mayoritas penduduknya Arab. Ini menunjukkan bahwa Kurdi dan Arab secara politik bisa bersatu di bawah satu kepemimpinan, dan interaksi keduanya bersifat simbiosis: Kurdi menempati posisi militer dan administrasi, sementara Arab mengisi posisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Selain itu, nama-nama tempat tidak selalu mencerminkan dominasi satu kelompok etnis secara mutlak. Dalam sejarah Suriah, sering terjadi percampuran budaya dan penamaan akibat migrasi, perdagangan, dan penaklukan. Misalnya, nama Arab seperti Al-Qahtaniyah atau Al-Ya’rubiyah bisa muncul sebagai bentuk administrasi atau penamaan resmi, sementara komunitas Kurdi tetap mempertahankan identitas lokal melalui nama tradisional seperti Tirbespiyê atau Til Koçer.

Masalah muncul ketika kebijakan modern, terutama pada era Partai Ba’ath di abad ke-20, mencoba melakukan Arabisasi secara sistematis. Penggantian nama, pemindahan penduduk, dan perubahan demografi mengubah keseimbangan etnis alami yang sudah ada selama berabad-abad. Inilah yang membuat nama-nama Arab menjadi isu sensitif bagi komunitas Kurdi, karena bagi mereka ada unsur politik dalam perubahan itu.

Namun, jika melihat sejarah panjang, Kurdi dan Arab tidak pernah benar-benar terpisah secara total. Mereka pernah membangun koalisi politik, berbagi wilayah, dan saling berinteraksi dalam ekonomi, militer, dan pemerintahan. Sementara identitas masing-masing tetap ada, lapisan sejarah ini membuat klaim eksklusif atas suatu wilayah menjadi sulit.

Dengan demikian, perdebatan yang muncul di media sosial seperti cuitan pengguna Kuwait hanya menyoroti lapisan sejarah yang kompleks. Nama Arab dan Kurdi di satu wilayah bisa eksis bersamaan, tergantung periode sejarah dan kebijakan pemerintah saat itu. Sensitivitas hari ini muncul karena trauma sejarah modern, bukan karena ketidakhadiran sejarah Arab atau Kurdi di wilayah itu.

Kesimpulannya, perdebatan ini wajar dan masuk akal: sejarah Al-Hasakah menunjukkan kesatuan dan interaksi panjang antara Arab dan Kurdi, misalnya saat Abbasiyah dan Ayubiyah, di mana etnis berbeda bisa bersatu di bawah satu pemerintahan. Nama tempat yang Arab tidak berarti meniadakan sejarah Kurdi, begitu pula sebaliknya. Ini adalah refleksi dari sejarah Timur Tengah yang multi-lapis, dinamis, dan selalu berubah, di mana politik modern kadang menimbulkan ketegangan baru.

Baca selanjutnya